JAKARTA -- Alarm kembali dibunyikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada bank terkait layanan paylater yang mulai jadi tren perbankan menggaet nasabah. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta bank mempunyai mekanisme mitigasi risiko yang memadai dalam penyelenggaraan skema Buy Now Pay Later (BNPL). Khususnya, risiko gagal bayar yang bisa timbul dari penerapan skema ini.

"Untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, OJK meminta bank memiliki mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pelaksanaan kemitraan," ujar Dian dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

• Inilah Daftar 537 Pinjol Ilegal dari OJK Per Juni 2024
• BI Diminta Siapkan Skenario Bila Dollar Tembus Rp. 17.000 hingga Rp. 20.000
• Penerimaan Negara Turun, Menkeu Sri: Harus Waspada
• Soal Pinjol Ilegal Bisa Mendeteksi Lokasi, Ini Kata OJK
• Waspada! Ada 97.465 Phishing Financial di Indoneia yang Bisa Bikin Saldo Rekening Anda Amblas

Langkah yang diperlukan meliputi pemilihan mitra secara komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam hal ini jika terjadi gagal bayar, bank harus membentuk cadangan kerugian terhadap kredit bermasalah dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian.

"Kerja sama channeling kredit melalui fintech menjadi salah satu strategi untuk mendorong pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan agar berjalan lebih optimal, di antaranya melalui peningkatan kredit kepada UMKM, dengan memanfaatkan kemudahan aspek Teknologi Informasi," terang Dian.

Selain itu bank juga perlu memastikan bahwa kerja sama channeling kredit dapat memperhatikan izin usaha, kelayakan fintech sebagai penerima channeling, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, serta penilaian risiko yang memadai.

"Kredit yang disalurkan melalui channeling bisa bersifat produktif atau konsumtif, tergantung tujuan penggunaan kredit oleh end-user serta masing masing kebijakan dan risk-appetite bank," pungkas Dian. (*)